Kepala BPKD Hendar: Tunggakan Gaji CPNS Bulan Februari-Maret 2019 - 2021 Bakal Dirapel di tahun 2022

PANGANDARAN - Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan memberikan gaji untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 bulan Februari dan Maret 2021 akan dirapel di bulan Januari tahun 2022 mendatang.

Gaji CPNS 2019 sempat mengalami keterlambatan pembayaran lantaran kelengkapan administrasi."Semula pembayaran gaji CPNS 2019 bulan Januari, Februari dan Maret 2021 belum dibayar, namun pada bulan April 2021 yang bulan Januari terbayar, " kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar, saat diwawancarai oleh beberapa wartawan di kantornya, senin 20/12/ 2021

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

Dikatakannya bahwa, pembayaran gaji CPNS 2019 sejak April 2021 sudah berjalan lancar dan normal, hanya saja, untuk pembayaran gajih CPNS tahun 2019 yang belum dibayar tersisa tinggal bulan Februari dan Maret 2021.

Hendar menambahkan, meski pembayaran gaji CPNS tahun 2019 untuk bulan Februari dan Maret 2021 dirapel, itu  tidak menyalahi aturan dan diperbolehkan."Kondisi tunggakan pembayaran gaji CPNS tahun 2019 itu akibat kendala kelengkapan administrasi juga tidak stabil lantaran adanya pemberlakuan PPKM, " tambahnya.

Baca juga: Jalan Kurun - Palangka Raya Rusak, Masyarakat Gumas Demo Ke DPRD Kalteng

Dijelaskan Hendar, dampak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM Jawa-Bali di tahun 2021 beberapa waktu lalu sangat berdampak pada kondisi keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Pangandaran.

Harapan kami, nanti di  tahun 2022 mendatang, kondisi pendapatan daerah bisa lancar dan stabil sehingga keuangan Pemerintah Daerah bisa stabil kembali.

Baca juga: Kekuatan Gotong Royong Media Massa Dan Semua Komponen Bangsa Faktor Utama Tekan Penyebaran COVID-19

Sebagai inpormasi, untuk bulan Februari dan Maret 2021 CPNS tahun 2019 sebanyak 287 Leger gaji di setiap OPD sudah ditandatangani pada bulan Juni 2021, dan Penandatanganan tersebut sebagai upaya untuk mempermudah tahap dan proses pencairan gaji agar efektif dan efisien.***